Home » Perencanaan Keuangan Syariah » Talangan Haji Lembaga Keuangan Syariah, BOLEHKAH?

Talangan Haji Lembaga Keuangan Syariah, BOLEHKAH?

talangan hajiFatwa DSN-MUI Nomor 29/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa di- BOLEH-kannya Pembiayaan untuk pengurusan haji (Talangan Haji).

Adapun isi dari fatwa tersebut adalah:
Lembaga Keuangan Syariah mendapat imbal jasa (fee/komisi/ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 9/IV/2000
Adapun besaran fee/ujroh dari Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;

Akad yang dipakai oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Nasabah adalah dengan prinsip Al-Qardh (pinjaman) sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/IV/2001. Al-Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. (Maksudnya disini adalah nasabah harus mendaftarkan sendiri ke kemenag saat pelunasan dll)

So, meskipun hal ini dibolehkan tentunya dikembalikan kepada Kamu ya… Minsha hanya menyarankan:

Bijaklah dalam menggunakan fasilitas hutang, meskipun disediakan oleh LKS

Diskusikan bersama keluarga, karena LKS juga akan mendapatkan fee dari pembiayaan ini dan hitung kembali apakah lebih baik menabung atau berhutang?

Yuk cerdaskan pengelolaan keuangab kita, konsultasikan perencanaan keuangan Kamu bersama kami.